Wabup Rodial Huda: Natuna jadi Rebutan Negara-negara Besar

Wabup Rodial Huda menggelar rapat dengan Sekjen Wantannas. (Foto: Dok istimewa)
Wabup Rodial Huda menggelar rapat dengan Sekjen Wantannas. (Foto: Dok istimewa)

KUPASONLINE.COM – Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda menyampaikan pantun untuk menggambarkan semangat kesetiaan Natuna terhadap NKRI.

“Negara Kita negara kepulauan, Dinamakan juga ibu pertiwi, Walapun agak susah hidup diperbatasan, NKRI sudah harga mati”.

Bacaan Lainnya

Pantun ini disampaikannya dihadapan Rapat Pertahanan Nasional yang digelar Setjen Wantannas bersama Pemkab Natuna di Kantor Bupati Natuna, Selasa 29 Mei 2023.

Pada kesempatan itu ia memaparkan, Natuna diakui oleh PPB sebagai wilayah Indonesia pada tahun 1956 atau jauh setelah Indonesia Merdeka.

Wabup Rodial Huda menggelar rapat dengan Sekjen Wantannas.

Natuna merupakan wilayah perbatasan yang tidak berbatasan darat dengan negara lain. Tapi meski begitu, Natuna berbatasan dengan sembilan negara sekaligus.

Berbeda dengan Batam yang hanya berbatasan dengan satu negara.

Kemudian ia menyebutkan, Natuna merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 persen wilayahnya berupa laut dan sisanya 2 persen berupa daratan.

“Tapi kami Pemerintah Kabupaten tidak memilki kewenangan apapun di laut, sehingga untuk membuat rumpon bagi nelayan saja tak boleh. Bupati hanya berwenang di darat atau di wilayah yang hanya 2 persen itu saja, itu pun dikurangi lagi dengan wilayan tambang dan hutan,” papar Wabup Rodial.

Dikatakannya, Laut Natuna memilik potensi Migas sebesar 30 persen dari total Migas Nasional dan Laut Natuna memiliki potensi perikanan sebesar 25 persen dari total potensi perikanan Indonesia.

Di sektor Migas, potensi Migas yang ada di Laut Natuna sudah mulai dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Indonesia sejak tahun 1969.

Forkopinda Natuna mengikuti Rapat

Pada waktu itu baru satu perusahaan yang beroperasi di Natuna yaitu PT. ConocoPhilips. Dan sekarang jumlah perusahaan Migas yang beroperasi di Natuna sebanyak 11 perusahaan di blok yang berbeda-beda.

“Tapi industri Migas ini tidak memberikan impact apapun kepada Natuna karena Migas Natuna bersifat ofshore (lepas pantai) tidak shore (darat). Dan tidak ada swasta yang membangun shore base. Harusnya di Natuna itu bisa dibangun shore base, supaya logistik perminyakan bisa diploting di Natuna supaya tidak semuanya berada di Anambas, Batam dan Jakarta,” tegasnya menyayangkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *