Begitu juga dengan perikanan Natuna, menurutnya, pihak yang paling banyak diuntungkan dengan potensi perikanan Natuna adalah negara tetangga yakni Thailand dan Vietnam.
Kedua negara ini disinyalir meraup keuntungan triliunan uang dari kegiatan eksploitasi perikanan Indonesia yang dilakukan secara illegal di Natuna.
Sedangkan Pemerintah RI selama ini hanya mengeluarkan uang sebagai biaya untuk menjaga dan mengamankan kawasan perairan tersebut.
“Kami disini dapat merasakan, Thailand dan Vietnam yang hanya mencuri di laut ini bisa dapat uang triliunan dari laut itu, kok kita justru yang jadi pemilik laut ini malah keluar uang untuk menjaga laut. Itu tidak masuk akal juga ini. Jadi bagaimana kita berpikir, kita yang punya justru harus dapat duit lebih banyak dari laut,” tukasnya.
Dan ada satu hal yang menurutnya tidak dilakukan pemerintah Indonesi di Natuna yakni memperbanyak kapal karena kalau pemerintah RI mau membangun kepulauan Natuna intinya ada di keberadaan kapal.
Pada prinsipnya bahawa laut tidak ada yang memilikinya. Satu-satunya pemilik laut secara defacto adalah pemilik kapal meskipun secara dejure laut itu merupakan wilayah ZEE sebuah negara.
“Jadi walaupun kita yang punya laut tapi kalau kita tidak punya kapal, maka orang yang punya kapal lah yang ngambil ikan di situ. Intinya kita harus punya banyak kapal, Ini yang belum terjadi di Natuna,” ungkapnya.
Dengan demikian, ia mengaku tidak heran jika Natuna jadi rebutan negara-negara besar sejak zaman sebelum perang dahulu, karena pontensi energi dan pangan yang dimilikinya.
